===== ". Selamat Datang dan Terima kasil anda telah mengunjungi Blog Pengawas Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ." ====== ". Bersama mencerdaskan anak bangsa ." ===== ". Email : mkpsboltim@yahoo.co.id ." =====

Selasa, 10 Juni 2014

Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah


 
Menjelang pemberlakuan kurikulum 2013 di tahun ajaran baru ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014, tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tersebut dikatakan ada 3 jenis seragam siswa :

1.     Seragam Nasional
2.     Seragam Sekolah
3.     Seragam Kepramukaan

Dari ketiga seragam tersebut  khusus untuk seragam nasional ada sedikit tambahan yaitu adanya bendera merah putih yang diletakkan di dada kiri diatas kantong saku .

Tujuan Penetapan Seragam Sekolah

1.     untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta
        memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan
         persatuan di kalangan peserta didik.
 
2.     meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orang
       tua atau wali peserta didik
3.     meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik serta kepatuhan terhadap
       peratuan yang berlaku
4.     menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik,
       khususnya yang mengatur seragam sekolah.

Jadwal Pemakaian Seragam Sekolah
 
Selain adanya penambahan bendera merah putih, pemakaian seragam baru ini juga diatur dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014.
1.     Senin dan Selasa serta pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera :
       Seragam Nasional.
2.     Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu : dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan
       atau pakaian seragam khas  sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah.


Sumber : http://www.kemendikbud.go.id

 

Kamis, 05 Juni 2014

PP Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Gaji Pokok PNS Tahun 2014

Setelah ditunggu cukup lama akhirnya PP  tentang kenaikan gaji PNS sudah ditandatangani presiden SBY tanggal per 21 Mei 2014.
Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS.
Peraturan Pemerintah ini berlaku per 1 januari 2014 dan menjadi dasar bagi penerbitan petunjuk pelaksanaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan untuk segera membayarkan kenaikan gaji maupun rapel yang terhitung mulai 5 bulan terakhir.
 
Berikut daftar Gaji Pokok PNS 2014:
Golongan I dan II
Gaji PNS Golongan I dan II
Golongan III dan IV
Gaji PNS 2014
Unduh PP No.34 Tahun 2014
 

Jumat, 04 April 2014

PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional


PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional | Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf c Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.
Peraturan Pemerintah (PP) tersebut ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 19 Maret 2014. Disebutkan dalam PP itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 21 Tahun 2014 adalah:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan;

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya;
2) Jabatan Fungsional Apoteker;
3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan

    negeri;
5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama;
6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
7) Jabatan Fungsional Penilik;
8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau
10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
1) Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh

    di bidang penelitian;
2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya;
3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama;
4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama;
5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama;
6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama;
7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau
8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

"Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya yaitu 60 (enam puluh) tahun," bunyi Pasal 3 Ayat (1) PP No. 21/2014 itu.

Adapun Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pratama, dan Penyelia, setelah berlakunya PP No. 21/2014 ini, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

PP No. 21/2014 ini menegaskan, Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang lain yang ditentukan Undang-Undang dinyatakan tetap berlaku.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014," bunyi Pasal 6 PP No. 21/2014 yang telah diundangkan pada 19 Maret 2014.

Selengkapnya untuk melihat dan mengunduh PP No. 21/2014 tentang Pemberhentian PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
. Semoga
bermanfaat.


Kamis, 03 April 2014

Download Patch 2.07 Aplikasi Dapodikdas Terbaru

Patch 2.07 didownload dan instal untuk memperbarui aplikasi Dapodikdas.
 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali merilis Patch Aplikasi Pendataan Dapodikdas versi 2.07. Hal ini diumumkan di grup Info Pendataan Ditjen Dikdas. Patch 2.07 aplikasi Dapodikdas akan direlease tanggal 1 april 2014 dan dapat didownload di website Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

"Segera akan di informasikan kembali jika sudah resmi release di infopendataan.dikdas.kemdikbud.go.id beserta prosedur / langkah-langkahnya"

Untuk update ke versi 2.07 sesuai harus berangkat dari versi
aplikasi Dapodikdas 2.06. Prosedur update patch aplikasi Dapodikdas sama seperti update patch sebelumnya dan tidak ada bugs dalam patch (tidak ada kasus data hilang setelah patch terinstal).

Pada patch 2.07 aplikasi Dapodikdas, nantinya data nama dan tanggal lahir guru dan siswa akan di kunci atau tidak dapat di edit kembali. Tujuannya agar primary key terjaga atau konsisten dengan namanya. Oleh sebab itu sebelum mengupdate versi terbaru pastikan data tersebut sudah valid.


Demikian semoga bermanfaat bagi pembaca .